Tradisi Nguli di Pesantren: Polemik Eksploitasi Anak Berkedok Pendidikan

Admin_kombali/ Oktober 8, 2025/ Berita

Beberapa pesantren tradisional di Indonesia masih mempertahankan Tradisi Nguli, yaitu praktik di mana santri, terutama yang berusia di bawah umur, diwajibkan bekerja fisik keras. Pekerjaan ini bisa berupa membangun gedung, mengurus kebun, atau melakukan pekerjaan rumah tangga berat yang memakan waktu belajar. Meskipun sering diklaim sebagai bentuk ta’lim (pendidikan) kemandirian, praktik ini menimbulkan polemik serius terkait potensi eksploitasi dan pelanggaran hak anak.

Tradisi Nguli ini disamarkan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan spiritualitas. Pengelola pesantren berargumen bahwa kerja keras menanamkan nilai kerendahan hati, disiplin, dan kemandirian. Namun, ketika pekerjaan yang dibebankan melebihi batas kemampuan anak, mengganggu jam sekolah, dan dilakukan tanpa upah yang layak, batas antara pendidikan dan eksploitasi menjadi kabur dan sulit dibedakan.

Isu utamanya adalah perlindungan anak. Anak-anak yang terlibat dalam Tradisi Nguli rentan terhadap kelelahan fisik, cedera, dan gangguan psikologis. Waktu belajar formal mereka berkurang drastis, menghambat pencapaian akademik. Situasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi.

Tradisi Nguli juga mencerminkan masalah struktural dalam pendanaan pesantren. Karena keterbatasan dana operasional, beberapa pesantren terpaksa menggunakan tenaga santri untuk menekan biaya pembangunan atau pemeliharaan. Keterbatasan ekonomi ini seringkali menjadi justifikasi bagi eksploitasi, di mana beban finansial pesantren dialihkan ke pundak santri yang seharusnya dilindungi.

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus memperketat pengawasan terhadap praktik ini. Audit reguler, tidak hanya pada kurikulum tetapi juga pada aktivitas harian santri, perlu dilakukan. Kesejahteraan dan perlindungan anak harus menjadi tolok ukur utama dalam penilaian akreditasi pesantren, bukan hanya output keagamaan.

Solusi yang ditawarkan adalah membedakan tegas antara pendidikan karakter dan Kerja Paksa. Kegiatan kemandirian harus bersifat edukatif, proporsional, dan tidak mengganggu jam belajar. Jika pesantren memerlukan tenaga kerja untuk pembangunan, mereka harus mempekerjakan profesional dan tidak melibatkan santri di bawah umur.

Dukungan finansial yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk pesantren. Dengan pendanaan yang memadai, pesantren tidak perlu lagi mengandalkan tenaga Pilihan Hidup santri untuk operasional. Bantuan harus dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar hak anak dan pendidikan yang berkualitas.

Mengakhiri Tradisi Nguli adalah langkah penting menuju reformasi pendidikan pesantren yang inklusif dan ramah anak. Melindungi santri dari eksploitasi fisik adalah tugas moral. Dengan memastikan bahwa pendidikan adalah satu-satunya fokus, pesantren akan benar-benar berfungsi sebagai lembaga pencetak generasi unggul yang sehat fisik dan mental.

Share this Post